Situs Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah

Penyusunan RPIKS bertujuan menyediakan instrumen perencanaan terpadu yang siap diimplementasikan sesuai kebutuhan kawasan. Sasaran kegiatan mencakup tersedianya kajian kebutuhan pembangunan infrastruktur, penetapan baseline dan target indikator kinerja utama (KPI), penyusunan rencana induk kawasan strategis, hingga rancangan detail desain teknis, spesifikasi, serta rencana anggaran biaya.

abu, 16 juli 2025 bertempat diruang kerja Kepala Bappeda, Bapak Ami Febriyanto,ST.MTmenerima audiensi dari Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Mempawah. Dalam audiensi tersebut disampaikan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Serikat PEKKA yang mengambil tema tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2025 dan Bappeda sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Mempawah Ikut berpartisipasi dalam Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (National Urban Development Project/NUDP) Tahap 3. Hal ini dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan yang digelar di Aula Bappeda Kabupaten Mempawah pada Selasa, 18 Februari 2025, yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Bapak Ami Febriyanto, ST, MT dan dihadiri oleh Asisten II (Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra), Tim Capital Development Planning (CDP)-NUDP, Tim Capital Inves

Dalam rangka pelaksanaan harmonisasi perancangan peraturan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Barat mengundang Bappeda Kabupaten Mempawah untuk menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Mempawah.

Pada 6 Agustus 2024, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Bappeda memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029. Langkah ini dilakukan sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dokumen ini disiapkan sebelum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih mulai menjabat, sebagai panduan visi, misi, dan program prioritas mereka.