Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Geoportal Kabupaten Mempawah

Dalam rangka Percepatan Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Mempawah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Kabupaten Mempawah mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Geoportal Kabupaten Mempawah yang diadakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mempawah Jumat (01/11/19).
Sosialisasi Sistem Informasi Geoportal Kabupaten Mempawah tersebut dibuka oleh Drs. Aswin AS, MT, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Mempawah, dan menghadirkan Narasumber Pusat Studi Pengembangan Informasi Geospasial (PSPIG) Universitas Tanjungpura Pontianak, Heri Priyanto, ST, MT, beserta Tim Geospasial. Kegiatan ini pun dihadiri oleh Kepala Dinas/Badan dari masing-masing OPD pengampu data sarana dan prasarana umum, yaitu: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; serta Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
Usai kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Geoportal Kabupaten Mempawah kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Geoportal Kabupaten Mempawah yang diikuti oleh Pejabat/Staf Teknis dari masing-masing OPD.
Ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif, dan komunikatif. Dalam peta, informasi tersebut berupa fakta yang terdapat pada daerah atau wilayah, meliputi kondisi alam maupun sosial ekonominya.
Kebijakan Satu Peta merupakan program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Kebijakan Satu Peta merupakan implementasi dari Undang-Undang tentang Informasi Geospasial. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BIG memiliki 3 mandat yaitu membangun Informasi Geospasial Dasar (IGD), membina penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga lain serta membangun Infrastruktur Jaringan Informasi Geospasial. Kebijakan Satu Peta merupakan kebijakan yang mengkoordinasikan serta mensinkronkan kegiatan kementerian/lembaga terkait Informasi Geospasial Tematik.
Dengan Kebijakan Satu Peta ini, peta milik lembaga/kementrian akan diperbaharui dengan informasi yang lebih akurat. Diharapkan peta baru itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan yang efektif dan efesien.

.